Seni Lukis Dinding – Seni Lukis Mural

Seni Lukis Mural - Seni Lukis Dinding

What is Mural?

Mural adalah sebentuk ekspresi seni rupa. Seni mural sendiri adalah seni sebuah lukisan yang ditorehkan di dinding, langit-langit, atau panel yang melekat pada dinding. Mural berasala dari bahasa latin yaitu murus yang berarti dinding. Sedangkan dalam pengertian kontemporer mural diartikan sebagai lukisan yang besar yang dibuat pad a dinding (interior maupun eksterior), langit-langit maupun bidang datar lainnya. Teknik pembuatan mural juga beragam mulai dari teknik melukis yang menggunakan cat dan kuas bias juga dengan teknik mosaic atau fresco. Namun jangan sampai salah mengartikan mural dnegan seni graffiti. Graffiti memiliki teknik cat semprot atau sering kita sebut spray-can art. Disini graffiti memiliki visual yang dihasilkan berupa seni rangkaian huruf. Bias juga terdiri dari campuran gambar dan kata, ataupun hany sebuah kata yang dibentuk menjadi visual yang artistic. Jadi sangat berbeda dengan mural bukan? Mural biasanya memiliki visual utuh dan diawali dengan desain yang matang tidak seperti graffiti yang memang biasanya dijadikan pilihan bagi sekelompok orang yang ingin menorehkan identitas atau pikirannya di ruang-ruang public kota.

Add caption

Contoh Seni Lukis Mural

Mural di Indonesia

Sebenarnya di Indonesia mural sudah muncul sejak masa awal kemerdekaan. Banyak sekali mural dibuat dengan tema nasionalisme tentu saja tujuannya adalah membakar semangat rakyat untuk berjuang. Contohnya Seniman Hariadi yang emmbaut mural di museum nasional, dan Soedjoyono yang membuat mural di kemayoran. Mural memang jarang sekali disinggung dalam diskursus senirupa karena memang keberadaanya di Indonesia tidak sepopuler lukisan, patung atau grafis. Mural mulai muncul kembali di tahun 2000an dan kemunculannya mulai disebut-sebut media dan public senirupa meskipun terbatas di kota-kota yang marak dengan senirupa seperti Yogjakarta, Bandung dan juga Jakarta.

Di Yogjakarta seni mural menjadi fenomena ketika kelompok seni bernama Apotik Komik yang digagas oleh Samuel Indratma membuat mural project di tahun 2002. sejak itulah mural kembali booming di masyarakat terutama di Yogjakarta. Dapat dipastikan di setiap kampong membuat mural sendiri. Seiring perkembangan waktu banyak komunitas yang mulai membuat mural sendiri. Karena pada tahun 2004 Apotik Komik berhenti atau tidka lagi berjalan. Samuel Indratma kemudian hanya membentuk Yogjakarta Mural Society yang bisa mewadahi komunitas mural di Yogjakarta.

contoh mural di jogja

 

 

pilar pembangunan

Kebijakan pemberlakuan otonomi membuat setiap daerah memiliki kewenangan yang cukup besar dalam mengambil keputusan yang dianggap sesuai. Terlebih dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung yang diselenggarakan sejak tahun 2005, membuat kepala daerah terpilih mendapat legitimasi lebih kuat, dibanding saat dipilih oleh anggota DPRD.

Tentunya kepala daerah hasil pilkada langsung ini membuahkan harapan yang cukup besar bagi masyarakat, yaitu kesejahteraan yang akan makin meningkat. Tetapi harapan tersebut ternyata tidak mudah untuk diwujudkan. Kekuatan visi & kompetensi kepala daerah terpilih menjadi salah satu penentu, di samping faktor-faktor lain. Tantangan terberat bagi kepala daerah terpilih adalah melaksanakan visi, misi, dan janji-janji semasa kampanye, yang hampir semuanya pasti baik.

Setidaknya ada empat hal yang harus dimiliki dan disiapkan oleh seorang Kepala Daerah agar visi membangun dan mensejahterakan rakyatnya menjadi kenyataan. Empat hal itulah yang disebut dengan 4 Pilar Pembangunan. Disebut empat pilar pembangunan karena dengan 4 hal ini diharapkan seorang kepala daerah dapat menjalankan perannya dalam membangun daerahnya bisa optimal.

Pilar Pertama: Sumber Daya Manusia (SDM)
Mengapa SDM ? Karena pada dasarnya manusialah yang menjadi pelaku dan penentu. SDM seperti apa yang diperlukan ? Yaitu SDM yang memiliki: moral yang baik (good morality), kemampuan kepemimpinan (leadership), kemampuan manajerial (managerial skill), dan kemampuan teknis (technical skill). Seorang kepala daerah perlu didukung oleh aparat yang mempunyai empat kualifikasi tersebut, diberbagai level jabatan & fungsinya.

Moral yang baik menjadi prasyarat utama. Karena tanpa moral yang baik, semua kebijakan, sistem, program maupun kegiatan yang dirancang akan menjadi sia-sia. Tentunya kita menyaksikan terjadinya krisis moneter yang dimulai tahun 1997 lalu, kemudian krisis ekonomi, krisis kepemimpinan, dan masih terus berlanjut yang hingga sekarang masih dirasakan dampaknya. Sebab utama terjadinya krisis itu tidak lain adalah rendahnya moral sebagian pengambil kebijakan negeri ini.

Moral yang baik akan menghasilkan sebuah pemerintahan yang bersih dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme demi kepentingan pribadi atau golongan tertentu saja. Saat ini tuntutan penerapan 3G (Good Government Governance) terus-menerus digaungkan oleh berbagai pihak. Penerapan prinsip-prinsip transparansi & akuntabilitas tanpa didukung oleh aparat yang bermoral baik, pada akhirnya hanya akan berhenti di tingkat wacana saja.

Oleh karena itu, sejak awal dilantik, seorang kepala daerah harus segera menyiapkan aparatnya dalam aspek moral ini. Termasuk menjadikan dirinya sebagai teladan bagi semua bawahannya.

Moral yang baik belumlah cukup, tapi juga harus diimbangi dengan kompetensi. Yaitu kemampuan di bidang kepemimpinan, manajerial, dan teknis. Untuk mencapai kompetensi yang diperlukan, tidak terlepas dari sistem kepegawaian yang diterapkan. Model manajemen SDM berbasis kompetensi nampaknya menjadi keniscayaan. Termasuk sistem kompensasi yang memadai harus menjadi perhatian.

Selain itu perlu didukung dengan perubahan paradigma, yaitu dari mental penguasa menjadi pelayan masyarakat. Termasuk budaya kerja yang proaktif & cepat tanggap terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.

Pilar Kedua: Kebijakan
Maksudnya adalah berbagai konsep kebijakan yang berpihak kepada berbagai stakeholder, terutama kepentingan masyarakat luas. Secara formal, kebijakan tersebut akan dituangkan dalam peraturan daerah (perda) maupun peraturan kepala daerah.

Kepala daerah antara lain harus memiliki konsep pembangunan berkelanjutan & berkeadilan, konsep manajemen pemerintahan yang efektif & efisien, konsep investasi yang mengakomodir kepentingan pihak terkait, serta berbagai konsep kebijakan lainnya.

Hal ini sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 dan UU No. 32 Tahun 2004, yang mengamanatkan kepala daerah untuk menyusun RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), yang menjabarkan visi & misinya selama lima tahun masa pemerintahannya. Sehingga dengan demikian arah pembangunan sejak dilantik hingga lima tahun ke depan sudah jelas.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah antara lain jika pemerintah dapat memenuhi 5 kebutuhan dasar masyarakatnya, yaitu: pangan, sandang, papan (perumahan), pendidikan, dan kesehatan. Selain itu kepala daerah harus mampu melihat suatu permasalahan secara komprehensif dan integratif, jangan sampai terjebak hanya melihat secara sektoral dan parsial, ataupun keuntungan jangka pendek.

Jangan sampai seorang kepala daerah tidak tahu harus berbuat apa. Jika demikian, pemerintahan akan berjalan tak tentu arah. Sehingga pada akhirnya, rakyatlah yang harus menanggung akibatnya.

Pilar Ketiga: Sistem
Artinya pemerintahan harus berjalan berdasarkan sistem, bukan tergantung pada figur. Sangat penting bagi kepala daerah untuk membangun sistem pemerintahan yang kuat.

Beberapa sistem yang harus dibangun agar pemerintahan dapat berjalan secara baik antara lain: sistem perencanaan pembangunan, sistem pengelolaan keuangan daerah, sistem kepegawaian, sistem pengelolaan aset daerah, sistem pengambilan keputusan, sistem penyeleksian dan pemilihan rekanan, sistem dan standar pelayanan, sistem pengawasan.

Sistem yang dimaksud di sini dapat bersifat manual maupun yang berbasis teknologi informasi. Dukungan teknologi informasi menjadi sesuatu yang tidak dapat dielakkan jika pemerintahan ingin berjalan lebih efisien dan efektif.

Penerapan sistem-sistem tersebut akan mendorong terjadinya 3G (Good Government Governance), yang pada akhirnya akan menghasilkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Pilar Keempat: Investasi
Tidaklah mungkin suatu pemerintahan daerah hanya mengandalkan dana dari APBD untuk membangun daerahnya. Mengapa ? Karena bisa dikatakan, sebagian besar daerah menggunakan rata-rata 2/3 dana APBD tersebut untuk membiayai penyelenggaraan aparaturnya. Hanya sekitar 1/3 yang dapat dialokasikan untuk pembangunan.

Dibutuhkan dana ratusan milyar bahkan triliunan rupiah untuk membangun infrastruktur, seperti pembangkit listrik, jalan tol, pelabuhan laut, bandar udara, telekomunikasi, rumah sakit, hotel. Sedangkan infrastruktur merupakan syarat agar sebuah daerah dapat berkembang. Contoh lain adalah dalam rangka mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki, juga memerlukan dana yang tidak sedikit, yang tentunya tidak mungkin jika hanya mengandalkan dana APBD saja.

Dengan keterbatasan dana yang dimiliki tersebut, mau tidak mau pemerintah daerah harus melibatkan pihak investor (dalam maupun luar negeri) dalam membangun daerahnya. Kepala daerah harus dapat menciptakan iklim yang kondusif agar para investor tertarik untuk menanamkan investasi di daerahnya.

Setidaknya ada empat stakeholder yang harus diperhatikan kepentingannya saat kita bicara tentang investasi, yaitu pihak investor, pemerintah daerah, masyarakat, dan lingkungan. Investor tentunya berkepentingan agar dana yang dinvestasikannya menghasilkan profit yang memadai, ingin mendapatkan berbagai kemudahan dan adanya jaminan keamanan dalam berinvestasi. Pihak pemerintah daerah ingin agar pendapatan asli daerahnya (PAD) meningkat. Masyarakat berharap kesejahteraannya makin meningkat dan lapangan kerja makin terbuka. Lingkungan perlu diperhatikan agar tetap terjaga kelestariannya. Jangan sampai karena terlalu bersemangat, akhirnya secara jangka panjang terjadi pengrusakan lingkungan.

Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan dan model investasi yang dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan tersebut.

Demikianlah empat pilar pembangunan yang dapat dijadikan bekal bagi kepala daerah dalam memimpin daerahnya. Selamat berjuang pak Gubernur, Bupati, dan Walikota ! Harapan rakyat ada di pundak anda.

www.tokoberas.com | Distributor Beras Berkualitas
www.tokobrankas | Dealer Brankas Tahan Api 

langjah-langkah pencegahan korupsi

Pada dasarnya penyebab korupsi bisa kita batasi terhadap dua hal, yaitu:

1) Sumber Daya Manusia

2) Sistem

Oleh karena itu, dalam melakukan pencegahan & pemberantasan korupsi sangat perlu difokuskan pada dua hal tersebut.

I. PENCEGAHAN KORUPSI

Pencegahan artinya adalah tindakan preventif. Kita perlu merancang berbagai program dalam rangka tindakan preventif tersebut.

Beberapa usulan program-program preventif:

1. Pembinaan Mental Spiritual Aparat Pemda

Aspek moralitas dari para aparat pemda merupakan kunci sukses (key success factor) dari pencegahan korupsi. Karena, sebaik apapun sistem yang dimiliki, jika moral dari para aparat pelaksananya tidak baik, maka sistem tersebut tidak akan bisa berjalan secara efektif.

Inti dari program ini adalah melakukan program ‘penguatan moral’ secara masal dan sistematis kepada seluruh pegawai pemda di setiap level jabatan. Hal tersebut harus diprogramkan secara formal, khususnya melalui program di Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Program tersebut juga harus dikemas secara baik & elegan, bukan sekedar melakukan ceramah secara konvensional (dikhawatirkan akan terjadi kebosanan). Tetapi harus dilakukan melalui metode dan visualisasi yang menarik.

Yang perlu diingat, program ini harus dilakukan secara terus-menerus (kontinyu), sistematis, dan bertahap. Kita tidak bisa mengharap seorang manusia akan bisa berubah secara cepat dan drastis. Tetapi jika program ini dilaksanakan secara konsisten, maka diprediksi dalamm waktu 2 tahun akan mulai terlihat perubahan ke arah yang lebih baik.

2. Pembentukan Tim Khusus Pemberantasan Korupsi

Sebagai langkah strategis, perlu dibentuk tim yang memiliki tugas khusus di bidang pemberantasan korupsi. Tim ini memiliki tugas & wewenang mengidentifikasi, mengumpulkan informasi & bukti, serta melakukan pemeriksaan atas indikasi tindakan korupsi yang terjadi di lingkungan pemda.

Tim ini juga perlu bekerjasama dengan semua unsur auditor, baik auditor internal (Bawasda) maupun eksternal (BPK, BPKP, & KAP)

3. Pembuatan Pusat Pengaduan Tindak Korupsi

Tujuan dibentuknya hal ini adalah agar semua elemen yang ada di masyarakat dapat terlibat dalam pemberantasan korupsi, seperti: LSM, tokoh masyarakat, dan setiap pihak yang concern terhadap hal ini.

Pusat Pengaduan Tindak Korupsi berada di bawah koordinasi Tim Khusus Pemberantasan Korupsi di atas.

Saluran pengaduan bisa dilakukan dengan melalui Kotak Pos atau datang langsung. Pihak yang melakukan pengaduan harus dijamin kerahasiaannya.

4. Penerapan fit & proper test bagi calon pejabat

Setiap calon pejabat yang akan diangkat harus melalui uji kelayakan & kepatutan (fit & proper test), yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah.

Test mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Kompetensi yang dimiliki (knowledge, skill, attitude)

- Visi, Misi, & rencana program kerja

- Aspek moral hazard

5. Kontrak Politik antara Kepala Daerah Kepala Daerah dengan pejabat Eselon I & II (Sekda, Asisten Sekda, Kepala Biro/Bagian, Dinas, Kantor, Badan)Setiap calon pejabat eselon I yang lulus fit & test, diwajibkan menandatangani Kontrak Politik yang isinya antara lain mengatur tentang komitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi beserta sanksi jika terbukti melanggar.

Kemudian setiap pejabat eselon satu dianjurkan juga untuk melakukan kontrak politik dengan pejabat di bawahnya.

6. Kontrak Politik antara Kepala Daerah dengan Direktur Utama BUMD/Perusda

Setiap calon Direktur Utama yang lulus fit & test, diwajibkan menandatangani Kontrak Politik yang isinya antara lain mengatur tentang komitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi beserta sanksi jika terbukti melanggar.

Kemudian setiap Direktur Utama dianjurkan juga untuk melakukan kontrak politik dengan pejabat di bawahnya.

7. Perbaikan Struktur Organisasi

Harus dilakukan kajian yang mendalam terhadap struktur organisasi yang saat ini ada, dengan tujuan memetakan titik-titik lemah dari struktur tersebut. Karakteristik struktur organisasi yang baik adalah harus bisa mencapai visi, misi, tujuan, dan rencana strategis Pemda, dengan tetap memperhatikan aspek efisiensi & efektivitas, termasuk dapat meminimalkan peluang terjadinya korupsi.

Salah satu contoh adalah disatukannya fungsi-fungsi keuangan yaitu Biro/Bagian Keuangan, Dinas Pendapatan, dan Biro/Bagian Perlengkapan menjadi Badan Keuangan & Kekayaan Daerah.

Salah satu referensi yang dapat dijadikan acuan adalah PP No. 8 Tahun 2003 tentang Perangkat Daerah, serta berbagai literatur tentang organisasi yang baik.

8. Perbaikan Sistem Kepegawaian

Perbaikan ini mencakup:

- Tugas Pokok & Fungsi dari setiap Biro/Bagian, Dinas, Badan, & Kantor

- Sistem rekruitmen

- Sistem reward & punishment

- Sistem Career Planning

Tujuan dari hal ini adalah agar terjadi transparansi dalam pengelolaan SDM. Salah satu landasan sistem kepegawaian yang baik adalah berbasis kompetensi (yaitu knowledge, skill, attitude).

9. Perbaikan Sistem di setiap BUMD/Perusda

Salah satu celah korupsi adalah di lingkungan BUMD/Perusda. Diharapkan dengan adanya perbaikan sistem kerja, akan terwujud transparansi & akuntabilitas dalam pengelolaannya, serta menghasilkan BUMD/Perusda yang sehat & dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah.

Perbaikan sistem ini meliputi semua fungsi manajemen, yaitu:

- Perencanaan

- Pengorganisasian

- Pertanggungjawaban

- Pengawasan

10. Insentif tambahan aparat pemda atas prestasi kerja (kinerja)

Kita mengetahui bahwa saat ini pendapatan resmi (gaji pokok & tunjangan) yang diterima oleh pegawai pemda dapat dikatakan ‘kurang’ untuk dapat hidup secara layak & wajar. Kondisi ini pada akhirnya menciptakan ‘justifikasi’ untuk melakukan korupsi.

Dalam era otonomi, dimungkinkan Kepala Daerah membuat kebijakan menambah pendapatan bagi para pegawainya dalam bentuk insentif, dengan suatu mekanisme yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Sebaiknya insentif ini diberikan berdasarkan prestasi kerja yang dilakukan & disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Diharapkan dengan adanya insentif tersebut, dapat mengurangi perilaku orang untuk melakukan korupsi.

11. Pengkajian terhadap Standar Kelayakan Hidup Minimum Setempat

Agar program insentif tambahan sebagaimana di atas dapat berjalan secara baik salah satu pendukungnya adalah dimiliknya data tentang Standar Kelayakan Hidup Minimum Setempat. Dengan data tersebut, kita akan mengetahui berapa pendapatan yang seharusnya diterima seorang pegawai di setiap level jabatan.

12. Pembuatan Parameter Kinerja

Salah satu alat kontrol dari Kepala Daerah kepada para bawahannya adalah dengan Parameter Kinerja untuk setiap Satuan Kerja. Hal ini juga akan memudahkan dalam menentukan apakah seseorang memiliki kinerja baik atau tidak.

Dengan adanya parameter kinerja, diharapkan setiap pimpinan satuan kerja akan lebih terarah & terpacu untuk mencapainya, dan dikaitkan dengan insentif tambahan sebagaimana di atas.

13. Pembuatan Standar Pelayanan Minimum masing2 satuan kerja

Sudah seharusnya jika setiap Pemda memiliki Standar Pelayanan Minimum untuk masing-masing satuan kerja, sebagaimana diamanahkan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga merupakan salah satu bagian dari parameter kinerja sebagaimana dimaksud dalam point 12.

14. Penerapan Keppres 80/2003 & 61/2004 tentang Pengadaan Barang & JasaDalam setiap pengadaan barang & jasa di lingkungan Pemda & BUMD/Perusda, harus mengacu kepada Keppres di atas.

Dengan diterapkannya keppres tersebut secara baik, diharapkan akan didapatkan rekanan yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan, sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat lebih terjamin.

15. Penetapan Standar Harga Barang & Jasa yang wajar

Salah satu unsur penting dalam pengadaan barang & jasa di lingkungan Pemda adalah Standar Harga Barang & Jasa yang wajar dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah. Standar Harga tersebut dibuat dengan melakukan kajian & dijadikan patokan oleh semua pihak yang berkepentingan.

16. Penerapan Sistem Kerja Berbasis IT, terutama di Biro/Bagian Keuangan (BKKD), Badan Kepegawaian Daerah, dan Satker yang Berhubungan dengan Pelayanan Publik

Teknologi Informasi merupakan alat bantu agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, dan menghasilkan output yang lebih cepat dan akurat, dan mengurangi human error. Selain itu, dengan penerapan sistem berbasis IT yang baik, akan mengurangi peluang korupsi.

17. Pembuatan Mekanisme kontrol terhadap dana2 Dekonsentrasi & Tugas PembantuanSalah satu titik rawan korupsi adalah penggunaan dana-dana Dekonsentrasi & Tugas Pembantuan. Hal ini dikarenakan dana-dana tersebut tidak termasuk yang dipertanggungjawabkan melalui mekanisme APBD, tetapi langsung ke pemerintah pusat (Departemen teknis terkait).

Oleh karena itu perlu disusun mekanisme kontrol, agar aliran & penggunaan dana-dana itu lebih efisien, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan secara lebih transparan.

II. PEMBERANTASAN KORUPSI

Yang dimaksud di sini adalah tindakan-tindakan yang bersifat kuratif.

Beberapa usulan program-program kuratif:

1. Revitalisasi peran BAWASDABawasda adalah auditor internal Pemda. Bawasda selama ini terkesan merupakan tempat orang-orang buangan. Padahal jika difungsikan sebagaimana mestinya, Bawasda dapat menjadi alat yang cukup ampuh dalam pemberantasan korupsi, yaitu dengan menjalankan fungsi pengawasan & audit.

Beberapa jenis audit yang harus dilakukan adalah:

a. Audit Kinerja

b. Audit Keuangan

c. Audit Khusus

Oleh karena itu, harus dipilih SDM yang memiliki kompetensi & moral yang baik.

2. Kerjasama dengan unsur Auditor Eksternal

Yang dimaksud dengan auditor eksternal adalah:

a. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

Menurut peraturan perundang-undangan, laporan keuangan pemda & BUMD harus diaudit oleh BPK.

b. BPKP (Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan)Peran BPKP lebih diarahkan untuk menjalankan fungsi audit kinerja.

c. KAP (Kantor Akuntan Publik)

Peran KAP lebih diarahkan untuk menjalankan fungsi audit keuangan & kinerja BUMD/Perusda.

Salah satu fungsi auditor eksternal adalah dapat memberikan second opinion tentang kondisi pemda.

3. Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum TerkaitSebagai langkah pamungkas jika ada aparat pemda yang terindikasi kuat atau terbukti melakukan tindak pidana korupsi, maka Kepala Daerah harus bekerjasama dengan pihak-pihak: a. Kepolisian

b. Kejaksaan

c. Pengadilan

d. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

www.alatperagapendidikan.com | Pusat Alat Peraga Pendidikan Terlengkap

www.tokoberas.com | Distributor Beras Berkualitas

www.tokobrankas | Dealer Brankas Tahan Api

Perang Saudara di Ambon (in Indonesian)

Februari 24, 1999

Sebelum tanggal 19 Januari, 1999, Ambon lebih dikenal sebagai pulau  penghasil rempah-rempah. Pada tanggal 19 Januari, 1999, Ambon dan  pulau-pulau di sekitarnya dilanda oleh perang saudara yang berkecamuk  dengan dahsyat. Walaupun Ambon di kenal sebagai daerah orang Kristen  di Indonesia, warga Islam di Ambon telah menikmati hidup rukun dan  harmonis bersama warga Kristen. Kehidupan yang rukun dan harmonis ini  ternyata berakhir dengan kehancuran yang tak dapat di kembalikan lagi   seperti semula pada tanggal 19 Januari, 19999. Warga Ambon menolak  kejadian ini sebagai suatu kerusuhan , mereka berkeras menyatakannya  sebagai sebuah perang saudara.

Perang ini di mulai dari sebuah kejadian yang sepele. Kejadian kecil  yang bersifat lokal ini dimulai ketika seorang supir taxi bertengkar /  berantem dengan seorang warga Islam Ambon. Berbagai sumber berita  dengan kuat mengindikasikan bahwa kesempatan ini digunakan oleh para  provokator untuk memulai pengrusakan besar-besaran di Ambon dan bahkan  sampai ke pulau-pulau di sekitarnya. Pola yang demikian kelihatannya  muncul berulang-kali dari kasus ke kasus , di mana kejadian lokal yang  sepele menjadi sesuatu yang besar dan tak terkendali yang menghancurkan   semua komunitas yang ada. Kita bisa melihat pola ini di Ketapang,  Kupang, kasus Poso (di mana kasus Poso ini tidak pernah di liputi oleh  media, dan kejadian sekitar hari natal tahun 1998 di Sulawesi Tengah  yang menghantam kota Poso, Palu dan Palopo itu sangat parah juga).  Bahkan berbagai sumber berita mengisyaratkan bahwa para provokator itu  di gerakkan oleh Suharto dan antek-anteknya.

Kasus Ambon ini adalah yang paling parah, daftar pertama para korban  dilampirkan di tabel 1. Sejak saat itu masyarakat Ambon hidup dalam  ketakutan dan banyak kejadian-kejadian kecil dimana-mana. Belum sampai  tanggal 14 Februari, 1999, muncul lagi kejadian serius lainnya. Warga  Kristen di Kariu di pulau Haruku di serang oleh penduduk Pelauw,  Kailolo dan Ori. Sebagian besar penduduk dari tiga tempat tersebut   adalah warga Islam. Menurut para saksi mata dan penelitian yang  dilakukan oleh Tim Pencari Fakta Salawaku, kejadian tanggal 14 Februari  ini lebih parah lagi di sebabkan oleh beberap hal:

1. Tepat sebelum di serang, pos komando aparat keamanan, yang  berfungsi untuk menjaga keamanan di perbatasan Pelauw dan Kariu, di  pindahkan tempat lain.
2. Komando pos militer Yon 733, bapak Safar Latuamuri yang juga  berasal dari Pelauw bersama-sama dengan beberapa aparat dan penduduk  desa tersebut dan menyerang penduduk di Kairu.
   Berikut adalah daftar para korban dari serangan tersebut:
   

No.	Nama	Penyebab	Status
1.	Yohanis Radjawane	Ditembak aparat	Tewas
2.	Dominggus Tupalesy	Ditembak aparat	Tewas
3.	Elly Pattinasarany	Dibakar di dalam rumah	Tewas
4.	Dolly Takaria	Dibakar di dalam rumah	Tewas
5.	Polly Nanlohi	Ditembak aparat	Luka parah
6.	Atja Pattiasina	Ditembak aparat	Luka parah
7.	Hengky Siahaya	Ditembak aparat	Luka ringan
8.	Yohanis Noya	Ditembak aparat	Luka ringan
9.	Izack Noya	Ditembak aparat	Luka ringan
10.	Salakori	Ditembak aparat	Luka ringan
11.	Yopy Kilanresy	Ditembak aparat	Luka ringan
12.	Corinus Laisina	Ditembak aparat	Luka ringan
13.	Agusthinus Siahaya	Ditembak aparat	Luka ringan
14.	Lamberh Noya	Ditembak aparat	Luka ringan
15.	Max Noya	Ditembak aparat	Luka ringan
16.	Ruka Birahi	Ditembak aparat	Luka ringan
17.	Bominngus Taihutu	Ditembak aparat	Luka ringan
18.	Domiggus Noya	Ditembak aparat	Luka ringan
19.	Dominggus Pattirajawane	Ditembak aparat	Luka ringan
20.	Abraham Hahury	Dipanah	Luka ringan
21.	Marthinus Metehelemual	Dipanah	Luka ringan
22.	Hanny Lewerisa	Dipanah	Luka ringan
23.	Karel Radjawane	Dipanah	Luka ringan
24.	Dominggus Pattiasina	Ledakan bom	Luka ringan
25.	Ronny Lalopua	Ledakan bom	Luka ringan
26.	Jacob Pattirajawane	Dipanah	Luka ringan
27.	Johanis Pattirajawane	Dipanah	Luka ringan
28.	Rudy Watimena	Dipanah	Luka ringan
29.	Welem Riry	Dipanah	Luka ringan
30.	Izaack Nahusona	Dipanah	Luka ringan
31.	Semuel Radjawane	Dipanah	Luka ringan

3. Rumah -rumah dan bahkan sebuah gereja yang telah berada dibawah  perlindungan pasukan keamanan bisa terbakar habis.
4. Pasukan penjaga keamanan juga terlibat dalam penembakan brutal  terhadap penduduk Hulaliu, yang datang terburu-buru untuk membantu  korban luka di Kariu.

Berikut ini adalah daftar para korban dari desa Hulalui:

No.	Nama	Penyebab	Status
1.	Marthen Tahapary	Tewas	Tewas
2.	Janes Leikawabessy	Tewas	Tewas
3.	Agus Noya	Tewas	Tewas
4.	Frangky Tanate	Tewas	Tewas
5.	Christian Noya	Ditembak aparat	Luka parah
6.	Marthinus Taihutu	Ditembak aparat	Luka parah
7.	Jacob Noya	Ditembak aparat	Luka parah
8.	Chres Noya	Ditembak aparat	Luka parah
9.	Jusuf Birahi	Ditembak aparat	Luka parah
10.	Ronny Huka	Ditembak aparat	Luka parah
11.	Donny Noya	Ditembak aparat	Luka parah
12.	Duan Noya	Ditembak aparat	Luka parah
13.	Stevy Noya	Ditembak aparat	Luka parah
14.	Julius Kainama	Ditembak aparat	Luka parah
15.	Jopie Laisina	Ditembak aparat	Luka parah
16.	Elianus Siahaya	Ditembak aparat	Luka ringan
17.	Bram Noya	Ditembak aparat	Luka ringan
18.	Thopilus Noya	Ditembak aparat	Luka ringan
19.	Simon Werinussa	Ditembak aparat	Luka ringan

Pada tanggal 21 dan 22 Febuari,1999, hari senin dan  selasa, di pulau Saparua, penduduk Siri Sori Islam dan penduduk Siri  Sori Serani (Kristen) terlibat dalam perkelahian; begitu juga dengan  penduduk Iha (Muslim) dan Nolloth (Kristen). Tiga orang Nolloth  meninggal dan seorang dengan lengan teramputasi akibat dari tembakan   dari seorang petugas.
Sementar itu, pada hari selasa tanggal 22 Febuary 1999. Dikota ambon  kerusuhan terjadi lagi. Bom meledak di Batu Merah Dalam. Rumah-rumah  warga Kristen dibakar. Petugas keamanan tidak berbuat apa-apa ketika  orang-orang mulai menyerang warga Kristen. Sampai saat ini 6 orang  tertembak mati oleh petugas keamanan dan tiga diantaranya ditembak oleh  petugas keamanan ketika mereka masih berada di dalam pagar/pekarangan  Gereja Bethabara di Batu Merah Dalam. Para umat kristen di Batu merah  Dalam sampai harus lari mencari tempat perlindungan.
Walaupun banyak berita utama di media menyatakan - Kristen membantai  Islam di Ambon - kelihatannya yang sebaliknyalah yang benar . Tetapi  yang lebih menyakitkan dan memprihatinkan adalah sikap para petugas  militer. Mereka bukan saja tidak melakukan apa -apa , sebetulnya mereka  terlibat dalam aksi penyerangan dan penembakan . Sikap dan perbuatan  petugas militer yang demikian bukan saja tidak dapat diterima, tetapi  juga mencerminkan hilangnya kontrol dan kekuasaan di dalam unit militer  secara keseluruhan, bahkan dari Menhankam sendiri, Jenderal   Wiranto.
Menurut para saksi mata, salah seorang aparat yang terlibat dalam  peristiwa penembakan di Batu Merah Dalam adalah seorang polisi bernama  Cahyana.
Dibawah ini adalah daftar korban di Ambon dari tanggal 23-24  Februari , 1999.

No.	Nama	Penyebab	Status
1.	Jacob de Lima	Di tembak aparat	Tewas
2.	Rudy Hehatubun	Di tembak aparat	Tewas
3.	E. Telusa	Di tembak aparat	Tewas
4.	Marthin Manukelle	Di tembak aparat	Tewas
5.	Anthon Lopulalan	Di tembak aparat	Tewas
6.	F., Hitipeuw	Di tembak aparat	Tewas

Penganiayaan terhadap umat Kristen, yang di lakukan  secara halus di masa kekuasaan Soeharto,  dilakukan secara terang-terangan dan ganas di era pemerintahan  transisi Habibie. Menurut laporan yang disampaikan oleh FKKI (Forum   Komunikasi Kristen Indonesia), sebanyak 455 gereja telah di serang dan  di bakar semasa pemerintahan Suharto.   Semenjak Habibie berkuasa,  dalam kurun waktu kurang dari setahun tercatat minimal 95 gereja telah  diserang dan dibakar. Kelompok Fundamentalis yang bergerak di belakang  Habibie sejak dibentuknya ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia)  pada awal tahun 90an, telah menunjukkan kekejamannya sejak peristiwa  kerusuhan May 1998. 

Walaupun terlihat dengan jelas adanya pola yang sama di setiap  peristiwa, bahkan sejak kasus Surabaya 9 Juni, 1996 dan diikuti kasus  Situbondo 10 Oktober, 1996, pemerintah dan ABRI masih belum dapat  memberikan keadilan yang tuntas dan mutlak kepada rakyat Indonesia  dengan menunjuk dan mengadili para otak dibelakang semua persitiwa  ini.  Kurangnya niat serta   kemampuan pemerintah dan ABRI   telah mengakibatkan melemahnya pengaruh mereka secara lokal maupun di  dunia international.  Hal ini akan terjadi kalau pemerintah tidak  memenuhi tugasnya yaitu untuk melayani rakyatnya.

Laporan disiapkan oleh:
Hengky Hattu - Yayasan Sala Waku Maluku
Kie-eng Go -  Texas - USA

         *******************************

Tabel 1

Daftar korban kasus Ambon, January 15-28, 1999.

1.	Gereja Nehemiah, Jemaat Bethaba (Gereja Protestan   Maluku) di desa Batu Merah telah di jarah dan di hancurkan.   Bagian dalam gereja ini dibakar (60% hancur).
2.	Gereja Sumber Kasih, Jemaat Silo (Gereja Protestan   Maluku) di desa Silale - Waihaong dibakar sampai rata dengan tanah  (100% hancur).
3.	Gereja Bethlehem di jalan Anthony Rhibok dilempar   batu. (20% hancur).
4.	Gereja Tua Hila di perkampungan Kristen Hila (gereja   tertua di Ambon) habis terbakar (100% hancur).
5.	Gereja Protestan Petra, Jemaat Petra (Gereja   Protestan Maluku) di desa Benteng Karang Ambon habis terbakar (100%  hancur).
6.	Gereja Katolik Logos di Desa Benteng Karang habis   terbakar (100% hancur).
7.	Gereja  Sidang Jemaat Allah di Desa Benteng   Karang habis terbakar (100% hancur).
8.	Gereja Maranatha di Desa Negri Lama dibakar habis   (100% hancur).
9.	Gereja Hanwele di Desa Nania dibakar habis (100%   hancur).
10.	Gereja Protestan Maluku (GPM) di Desa Paporu-Piru,   Seram Barat dibakar habis (100% hancur).
11.	Gereja Katolik di Desa Paporu-Piru, Seram Barat   dibakar habis (100% hancur).
12.	Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) di Desa   Paporu-Piru, Seram Barat dibakar (100% hancur).
13.	Gereja Protestan, Jemaat Sanana (GPM) di Desa Sanana   dibakar (100% hancur).
14.	Gereja Katolik, Jemaat Sanana di Desa Sanana dibakar   (100% hancur).
15.	Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Sanana di Desa Sanana   dibakar (100% hancur).

Daftar rumah dan sekolah jemaat yang dirusak dan  dibakar oleh massa saat kerusuhan Ambon tanggal 15-28 Januari,  1999:

1.	Rumah pastor GPM jemaat Desa Hila  (dibakar).
2.	Rumah pastor GPM jemaat Desa Benteng Karang   (dibakar).
3.	Rumah pastor GPM jemaat Desa Nania  (dibakar).
4.	Rumah pastor GPM jemaat Desa Negri Lama  (dibakar).
5.	Rumah pastor GPM jemaat Sanana (dibakar).
6.	Rumah jemaat (rumah pastor) jemaat Sanana  (dibakar).
7.	Satu sekolah Katolik di Sanana (dibakar).

Daftar mesjid yang dirusak dan atau dibakar massa  saat kerusuhan Ambon tanggal 15-28 Januari, 1999:

1.	Mesjid Al Huda di jalan Diponegoro Atas dibakar (12%   rusak).
2.	Mesjid As Sa92adah Pule di jalan Karang Panjang   terbakar habis.
3.	Mesjid Al Ikhlas di jalan Pattimura Raya didalam Pos   Alley dirusak (20% rusak)
4.	Mesjid Al Ikhwan di pasar Mardina terbakar  habis.
5.	Mesjid An-Nur di jalan Sangaji dirusak massa ( 20%   rusak)
6.	Mesjid At-Taqwa di desa Batu Gajah/ Batu Bulan   dibakar (50% rusak)
7.	Mesjid Al Ikhlas di Kompleks Jati Batu Gong   dirusak(50% hancur)
8.	Mesjid Kompleks Kati di Batu Gong dirusak(20%   hancur)
9.	Mesjid kompleks Wisma Atlit di karang panjang   rusak(20% hancur)
10.	Mesjid di kantor daerah regional dirusak (20%   hancur)
11.	Mesjid Al Mukhlisin di karang Baringin 96Batu   Gantung rusak ( 40% hancur)
12.	Mesjid Al Mukharam di Karang Tagape dirusak (45%   hancur)
13.	Mesjid kantor transmigrasi regional dirusak (20%   hancur)
14.	Mesjid Kompleks Kopertis Ahuru di Desa Ahuru dirusak   (20% hancur)
15.	Mesjid Kompleks TVRI di Gunung Nona dirusak (40 %   hancur)
16.	Mesjid Nurul Hijrah Nania di desa Nania dibakar (50%   hancur)
17.	Mesjid Labuhan Batu di desa Labuhan Batu dirusak (40%   hancur)
18.	Mesjid Al Muhajirin di desa Paso dibakar (60%   hancur)
19.	Mesjid Jamiatul Islamiah di desa Galala dibakar   (50%hancur)
20.	Mesjid Wailete di desa Hative Besar dibakar (65%   hancur)
21.	Ruang ibadah di kompleks SMUN 7 Wailete di desa   Hative Besar dirusak (60% hancur)
22.	Ruang ibadah Galala di desa Galala dibakar (50%   hancur)
23.	Ruang ibadah Nurul Haq di desa Dobo di Maluku   Tenggara dirusak (20% hancur)

Data sekolah yang dirusak dan / atau dibakar saat  kerusuhan Ambon tanggal 15-28 Januari, 1999:

1.	SD Al-Hilal di jalan Anthony Ribhaok dibakar (100%   hancur)
2.	SMU Muhammadiyah Tanah Lapang Kecil (Talake) dirusak   (40% hancur)

    

sumber: http://www.fica.org/hr/ambon/idAmbonCivilWar.html